Identitas Penduduk & Struktur NIK
Kode wilayah Kemendagri 6-digit dan tanggal lahir 6-digit (+40 untuk perempuan).
Format tanggal normal (DD)
Segmen Tgl NIK: 150892
Gunakan NIK dan nama penduduk ini sebagai penanggung jawab (PIC) atau Wajib Pajak Orang Pribadi.
Registrasi NPWP 16-Digit & Entitas
Pemisahan NPWP Badan Usaha dengan penautan NIK Pengurus (PIC) sesuai struktur Coretax DJP.
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia, 16 digit NIK berfungsi langsung sebagai NPWP 16-Digit dalam administrasi Coretax DJP.
Nomor Induk Berusaha (NIB — OSS RBA)
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 13-digit yang terhubung dengan profil badan usaha dan alamat wilayah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:
(KBLI)
NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Desember 2024
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Lanjutkan pengujian Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) atau status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK — PB-UMKU)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Jasa Konstruksi Kementerian PUPR & Kementerian Investasi/BKPM melalui sistem OSS RBA.
Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:
Usaha Indonesia (KBLI)
- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)
Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Sertifikasi
Elektronik
Lanjutkan pengujian status Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau nomor rekening bank vendor ini.
Simulasi Tax Subject (PKP) & SPPKP
Pengujian aturan tax_subject = "PKP" dan penerbitan surat pengukuhan uji coba.
tax_subject: "PKP" • SPPKP Wajib
Entitas Berstatus Non-PKP
Pada skenario tax_subject = "NON_PKP", vendor tidak diterbitkan SPPKP dan tidak memungut PPN. Pilih PKP untuk menerbitkan lembar SPPKP.
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 16 November 2026 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Lanjutkan pengujian identitas rekening bank vendor untuk pembayaran (Payment Account).
Cover Buku Tabungan & Rekening Vendor
Simulasi halaman identitas buku tabungan dengan validasi panjang digit rekening bank di Indonesia.
Contoh format BCA: 1234567890 (10 digit)
kepada Kantor/Cabang .
Tinjau panduan mekanisme penautan NIK pengurus dengan NPWP & PKP badan usaha.
Cara Kerja Sistem KTP (NIK) & NPWP Perusahaan
Pemisahan entitas subjek pajak badan usaha dengan mekanisme otorisasi NIK pengurus di Coretax DJP.
Alur Otorisasi & Impersonate Portal Coretax
Login Akun Pribadi Pengurus
Direktur atau pengurus masuk ke coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK pribadi (16 digit) yang sudah tervalidasi sebagai NPWP aktif.
Beralih Peran (Impersonate)
Di dalam akun pribadinya, pengurus memilih fitur Impersonate / Wakil Wajib Pajak untuk bertindak mewakili entitas perusahaan yang telah ditautkan.
Administrasi NPWP Badan
Pengurus mengelola pembuatan Faktur Pajak, e-Bupot, maupun pelaporan SPT Tahunan atas nama NPWP Badan 16-Digit secara terpisah.
1. Pemisahan Entitas (Badan vs. Pemilik)
- Subjek Pajak Berdiri Sendiri: Badan usaha seperti PT, CV, Firma, Yayasan, maupun Koperasi adalah subjek pajak mandiri yang terpisah dari pemiliknya.
-
Registrasi NPWP Badan Tersendiri: Perusahaan wajib
mendaftarkan NPWP Badan (16 digit) tersendiri melalui portal Coretax DJP (
coretaxdjp.pajak.go.id) dengan melampirkan Akta Pendirian, SK Kemenkumham, dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Peran KTP/NIK Pengurus & Pemilik
- Penautan PIC & Pemegang Saham: Meskipun perusahaan memiliki NPWP 16 digit sendiri, KTP (NIK) direktur, pengurus, dan pemegang saham wajib didaftarkan dan ditautkan sebagai penanggung jawab (PIC) di dalam profil Coretax perusahaan.
- Validasi NIK Pengurus: Agar dapat menerbitkan faktur pajak, e-Bupot, atau melapor SPT Badan, NIK pengurus harus sudah aktif dan tervalidasi sebagai NPWP pribadi terlebih dahulu di sistem DJP.
- Akses Melalui Akun Pribadi: Pengurus login menggunakan akun pribadi (NIK) mereka, lalu beralih peran (impersonate) ke akun perusahaan di dalam sistem Coretax.